Bisakah Menata PKL Jakarta Tanpa Penggusuran?

Sebelum termuat di media tempat aku bekerja (entah kapan dan akan jadi seperti apa), akan kutorehkan buah pikir otak yang mulai memanas ini.

Upaya penanganan pedagang kaki lima selalu berakhir dengan penertiban paksa yang terkadang disertai kekerasan. Namun setelah 2006, upaya tersebut tidak berlaku di Kota Solo. Joko Widodo Walikota Solo saat itu memperlakukan PKL dengan manusiawi dan menertibkannya dengan manusiawi. Apakah perlakukan PKL di Solo tersebut bisa diterapkan di Jakarta setelah mantan walikotanya dilantik menjadi Gubernur Jakarta? Tantangan baru bagi Jokowi karena tentu saja jumlah pedagang di Jakarta jauh lebih banyak dibandingkan Solo

Hasil pendataan terakhir Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Jakarta (2010), jumlah PKL Jakarta mencapai 92 ribu. Tapi diperkirakan sampai tahun ini meningkat 3 kali lipat, menjadi 300 ribu PKL. Ratusan ribu PKL tersebut tersebar ke 5 wilayah Jakarta, terbanyak di Jaksel (26 persen). Pedagang yang tidak mempunyai tempat berjualan tetap tersebut paling sering menempati badan jalan ( 31 persen), serta trotoar ( 28 persen). Tempat favorit para PKL inilah yang menimbulkan masalah baru, tak hanya merusak wajah kota tapi juga menimbulkan kemacetan, menganggu pejalan kaki, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat.

Lihat saja di depan Pasar Gembrong arah Casablanca-Pondok Bambu. Pedagang mainan dan karpet  menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan. PKL Gembrong tersebut sudah pernah ditertibkan Satpol PP pertengahan 2011 lalu. Namun tetap saja pedagang balik ke pinggir jalan tersebut dan membuahkan kemacetan lalu lintas.

Jika tadi PKL yang menyebabkan kemacetan, PKL di kawasan Kota Tua jelas merusak perwajahan tempat wisata sejarah tersebut. Pedagang yang menjual makanan-minuman sampai pakaian mulai memenuhi pelataran Museum Sejarah Jakarta, bahkan menutupi jalan masuknya. Lingkungan menjadi kotor karena sampah-sampah yang berserakan.

Pemprov tidak tinggal diam dengan PKL yang lebih sering dianggap mengganggu pemandangan dan menimbulkan kemacetan tersebut. Sudah tak terhitung upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh Satpol PP. Pembongkaran paksa lapak-lapak PKL merupakan upaya yang sering dilakukan oleh Satpol PP karena PKL dianggap melanggar Perda no.8 tahun 2007 mengenai ketertiban umum.

Sebenarnya Pemprov tak sekadar asal menggusur paksa saja. Lokasi Sementara dan Lokasi Binaan (lokbin) telah disiapkan pada tempat yang tidak menggangu ketertiban umum. Namun, sampai tahun 2009, baru tersedia 20 lokasi permanen yang hanya menampung sekitar 2500 PKL (2,6 persen dari total PKL). Selain itu bangunan lokbin yang dibangun sejak tahun 1990 – 2000 tersebut kondisinya sudah rusak.

Semua upaya tersebut nihil. Setelah petugas pergi dan membongkar lapak, sehari kemudian, pedagang akan berjualan lagi pada lokasi yang sama. Hal tersebut terus terjadi sampai akhirnya petugas lelah dan memang sudah tidak ada lagi anggaran untuk melakukan penertiban.

PKL Solo dan Yogyakarta

Fakta PKL Solo jauh berbeda dengan PKL Jakarta. Dari sisi kuantitas jumlahnya jauh lebih sedikit daripada Jakarta. Tahun 2008 jumlahnya hanya 5.817 pedagang. Akan tetapi sama saja seperti di Jakarta dan kota lainnya, pedagang informal ini hobi menempati trotoar, badan jalan, bahkan sekitar tempat sejarah. Tahun 2006, PKL yang sudah 20 tahun menempati taman Monumen 45 harus direlokasi ke Pasar Notoharjo, Semanggi.

Upaya yang dilakukan memang tetap relokasi karena lahan yang ditempati merupakan salah satu ruang terbuka hijau Solo. Akan tetapi relokasi PKL barang bekas tersebut tanpa kekerasan, bahkan disertai kirab budaya. Kuncinya adalah komunikasi. Sebelum dilakukan pemindahan, Jokowi melakukan dialog terus-menerus selama 54 kali pertemuan. Terkesan sangat menghabiskan waktu tapi komunikasi akan menciptakan pemahaman apa yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Sampai sekarang sudah 23 lokasi PKL ditata, termasuk pembuatan kios tetap, tenda, dan gerobak, dan menyisakan 3,917 PKL yang belum tertata.

Tidak hanya Solo. Akhir 2007, Pemkot Yogyakarta memindah sekitar 700 PKL Jalan Mangkubumi ke Pasar Klithikan Pakuncen. Bahkan pedagang tersebut dibantu uang insentif Rp 50.000 per orang selama dua pekan. Sebelumnya, tahun 2004, Pemkota Yogyakarta juga pernah melakukan pemindahan 1000 pedagang sayur eks Shopping Centre Jl Pabringang dan Sriwedani ke Pasar Induk Sayur dan Buah Giwangan tanpa kekerasan.

Tantangan Gubernur Baru

Apakah semua upaya penanganan PKL tersebut bisa diterapkan di Jakarta? Joko Widodo sebagai gubernur baru Jakarta menjanjikan jika PKL di Jakarta tidak akan digusur. Sebaliknya PKL akan ditata, dicarikan solusi dan diberi fasilitas, serta tidak ada pungutan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dengan memberi ruang bagi PKL. Ruang bagi PKL yang dimaksud adalah membangun mall khusus untuk PKL serta merevitalisasi pasar tradisional.

Sebelum mewujudkan obsesi tersebut, semua upaya penanganan PKL yang telah dilakukan harus dievaluasi. Upaya relokasi memang harus dilakukan karena PKL berjualan pada tempat yang tidak semestinya. Sayang, upaya penertiban tersebut baru dilakukan setelah jumlah pedagang banyak, bukan ketika jumlah pedagang masih sedikit. Bahkan penggusuran juga baru dilakukan jika ada kunjungan pejabat ataupun keperluan penilaian ADIPURA.

Perlu juga diperhatikan mengapa setelah upaya pembongkaran, sehari kemudian PKL akan balik lagi ke lokasi sama. Hasil penelitian…. menyebutkan, ada beberapa alasan mengapa PKL bertahan di lokasi semula yang dilarang. PKL terikat dengan pembeli (pelanggan).Keterikatan tersebut membentuk kerumunan masyarakat yang lambat laun tercipta pasar (pertemuan antara pedagang dan pembeli). Jika ‘pasar’ tersebut dibongkar, ketergantungan yang sudah tercipta akan terganggu. Pedagang sudah pasti akan kembali ke tempat tersebut karena permintaan konsumen.

Lokasi pengganti PKL yang telah dibangun juga sebaiknya ditinjau kembali. Lokasi Binaan PKL tersebut kondisinya jelek, jauh dari lokasi lama, bahkan tidak cukup strategis untuk berjualan karena sukar diakses pembeli. PKL juga dituntut untuk membayar biaya sewa yang tinggi.

Pembangunan bangunan fisik yang berpotensi sebagai lahan relokasi PKL akan mudah dilakukan jika ada investor dan dana yang tersedia. Akan tetapi apakah mudah melakukan proses relokasi PKL Jakarta yang sekarang sudah mapan berjualan pada tempat yang mengokupansi fasilitas umum seperti jalan dan trotoar? Upaya relokasi yang dilakukan Satpol PP secara lembut sampai keras telah dilakukan, tapi tetap saja PKL berjualan di tempat yang terlarang tersebut.

Berapa lama proses komunikasi  dan dialog yang akan dilakukan untuk ratusan ribu PKL. Sebagai perbandingan, dalam menata 1000 PKL di Solo, diperlukan 54 kali dialog dengan PKL yang berarti juga butuh waktu lebih dari 1 bulan. Di Jakarta ada sekitar 300 ribu PKL yang tersebar di 215 lokasi. Butuh waktu berapa tahun untuk bisa merelokasi semua PKL pada tempat yang disediakan?

Selanjutnya, jika ingin meniru kota YK, adakah tersedia anggaran utk memberi insentif bagi PKL yang dipindah? Bagaimanapun obsesi Jokowi untuk menata PKL Jakarta tanpa penggusuran harus diacungi jempol. Kita tunggu saja gebrakannya untuk menata PKL Jakarta yang sudah dianggap merusak wajah kota dan menimbulkan kemacetan tersebut. (M. Puteri Rosalina/Litbang Kompas)

PKL  Jakarta (2010)

Wilayah Jumlah PKL Lokasi Sementara Lokasi Binaan PKL Liar
Jakarta Pusat 19,065 2,503 830 15,732
Jakarta Utara 13,547 2,710 433 10,404
Jakarta Barat 17,176 1,492 548 15,136
Jakarta Selatan 24,620 1,436 542 22,642
Jakarta Timur 18,307 2,864 1,055 14,388
Jumlah 92,715 11,005 3,408 78,302

Penyebaran Lokasi PKL (2010)

Jenis Lahan PKL (unit)
Trotoar 26,530
Badan Jalan 28,797
Jalur hijau 1,603
Taman Kota 582
Halaman Pakrir 3,796
Halte jalan raya 201
Areal terminal/stasiun 1,620
Halaman pasar& toko 14,758
Perorangan badan 6,627
Atas/pinggir rel KA 1,415
Jembatan penyeberangan 87
Lahan milik pemda 4,624
Lahan lainnya 2,075
Jumlah 92,715

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s