Deurbanisasi yang Membawa Masalah

Urbanisasi tak lagi identik dengan Jakarta. Lima tahun terakhir ini, arus urbanisasi telah beralih ke Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Sayang, proses deurbanisasi ke kawasan Bodetabek tersebut belum diikuti dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Tak hanya itu, muncul masalah baru ketika Jakarta masih menjadi tujuan utama bekerja dan wilayah pinggiran hanya berfungsi sebagai tempat bermukim, yaitu kemacetan.

Sejak dulu Jakarta telah menjadi salah satu tempat favorit urbanisasi bagi penduduk desa. Sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, juga pusat ekonomi, Jakarta mempuyai medan magnet kuat untuk menarik jutaan penduduk di luar wilayah Jakarta. Arus migrasi dimulai saat orde lama, ketika Jakarta ditetapkan sebagai pusat industri daerah Jawa bagian barat. Dalam catatan BPS tahun 1970, migrasi ke Jakarta yang mencapai 1,8 juta jiwa tersebut tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Tahun-tahun berikutnya, angka migrasi masuk kian meningkat, sampai 1995 mencapai 3,7 juta jiwa.

Migrasi yang terus meningkat tersebut menjadi salah satu penyumbang lonjakan jumlah penduduk Jakarta. Tahun 1970, migrasi masuk menyumbang 50 persen penduduk Jakarta yang berjumlah 3,8 juta jiwa. Dua puluh tahun kemudian, penduduk Jakarta sudah berlipat ganda menjadi 8,2 juta jiwa.

Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk ini menjadi salah satu modal pembangunan di Jakarta. Tapi di sisi lain, menimbulkan masalah baru ketika penduduk memerlukan ruang gerak berupa lahan untuk melakukan aktivitas, seperti permukiman, transportasi, dan ekonomi. Tak hanya lahan, persaingan untuk mendapatkan kebutuhan hidup juga semakin ketat.

Desakan permintaan lahan dan permintaan kebutuhan hidup memicu perkembangan kota ke wilayah pinggiran. Urban sprawl tak terarah bergerak ke kawasan Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Penjalaran kota tak teratur ke pinggiran tersebut memicu proses sub-urbanisasi yang tak terkendali. Terbentuklah sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di pinggiran jakarta. Sentra pertumbuhan ekonomi tersebut berupa kawasan perumahan dengan fasilitas pendukungnya yang identik dengan kota baru, serta kawasan industri. Proses sub-urbanisasi ini tampak nyata terlihat ketika ratusan hektar lahan pertanian telah berubah wujud menjadi lahan terbangun untuk permukiman, jalan, fasilitas umum, serta industri.

Sub-urbanisasi ke pinggiran Jakarta pada tahun 1976 memang sengaja diciptakan oleh pemerintah untuk mengurangi beban kota Jakarta. Masing-masing wilayah hinterland mempunyai peran sendiri seperti kawasan Bekasi yang ditetapkan sebagai daerah industri, Depok sebagai penyangga untuk penyedia permukiman, serta Tangerang yang berperan campuran sebagai kawasan industri dan permukiman.

Munculnya pusat pertumbuhan baru di pinggiran Jakarta menarik minat penduduk untuk hidup dan mengadu nasib di tempat tersebut. Medan magnet Jakarta mulai pudar, sebagai gantinya wilayah Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi menciptakan medan magnetnya masing-masing. Terciptalah proses deurbanisasi, ketika migrasi ke pusat kota menurun, sebaliknya migrasi ke pinggiran kota meningkat .

Tahun 2005, migrasi masuk ke Jakarta menurun  2 persen dibandingkan tahun 2000. Sebaliknya arus migrasi keluar (2000-2005) naik 2 persen. Tak hanya tercermin dari penurunan migrasi masuk, jumlah pendatang setelah mudik lebaran pun kian turun. Dinas Kependudukan DKI Jakarta mencatat, tahun 2006 masih ada sekitar 124 ribu pendatang pasca lebaran yang masuk keJakarta. Tahun 2011, hanya tersisa sekitar 50 ribu pendatang. Kondisi sebaliknya terjadi di wilayah Bodetabek. Tahun 2000, migrasi ke Bodetabek masih sebesar 37 persen dari total migrasi Jabar dan Banten. Lima tahun berikutnya arus migrasi masuk Bodetabek naik menjadi 49 persen.

Peningkatan arus migrasi masuk ini berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk di delapan wilayah administratif di sekeliling Jakarta. Periode 2005-2010, laju pertumbuhan penduduk wilayah pinggiran berkisar 2-5 persen. Bandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Jakarta yang hanya berkisar 1 persen.

Kemudahan penduduk melakukan perpindahan dari Jakarta ke wilayah pinggiran dipengaruhi oleh faktor geografis dan pesatnya pembangunan transportasi. Kota Depok yang lokasinya menempel dengan wilayah Jakarta Selatan serta Kota Bekasi yang bersebelahan dengan Jakarta Timur, menerima paling banyak kaum migran dari Jakarta (± 65 persen). Sebaliknya kota Bogor yang secara administratif tidak berbatasan langsung dengan Jakarta, hanya 26 persen penduduk migrannya berasal dari Jakarta. Keberadaan akses transportasi langsung (jalan dan moda) antara Jakarta dan wilayah pinggirannya secara tidak langsung memicu munculnya pusat-pusat permukiman di sepanjang akses tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan alasan kepindahan. Bagian terbesar (54 persen) kaum migran pindah karena faktor keluarga seperti mengikuti suami/istri/orang tua. Sekitar 18 persen karena perumahan dan 13 persen bermigrasi karena faktor pekerjaan. Banyaknya alasan pindah karena keluarga dan perumahan mengindikasikan, wilayah Bodetabek dirasa lebih nyaman sebagai tempat bermukim sehingga banyak keluarga mengajak pindah anggota keluarganya ke wilayah pinggiran tersebut.

Pekerjaan juga menjadi faktor pendorong lainnya ketika sejumlah wilayah ditetapkan sebagai kawasan industri seperti Tangerang dan Bekasi. Di Bekasi dibangun kawasan industri Cikarang dan Cikupa di Tangerang. Lokasi industri akan memicu tumbuhnya sentra-sentra permukiman baru sebagai tempat tinggal buruh dan karyawannya.

Karakteristik Migran ke Bodetabek

Banyaknya migrasi ke Bodetabek bisa menjadi modal besar pembangunan jika saja kaum migran tersebut berpendidikan tinggi, berusia produktif, dan memiliki keterampilan.

Dari hasil SUPAS 2005, sebanyak 41 persen kaum migran Bodetabek berpendidikan akhir SMA. Hal ini menunjukkan pendatang ke Bodetabek belum berdaya saing untuk turut serta dalam proses pembangunan. Migran dengan pendidikan tertinggi SMA, banyak bekerja pada sektor informal seperti menjadi tukang ojek, kuli, sopir, ataupun tukang becak. Pekerjaan formal seperti pegawai dan buruh hanya bisa terisi oleh 16 persen pendatang berpendidikan tinggi.

Meski mayoritas berpendidikan setingkat SMA, sekitar 50 persen merupakan usia produktif. Pendatang dengan usia 21-35 tahun ini berharap bisa memenuhi kebutuhan hidup dan tinggal dengan layak di Bodetabek.

Harapan jika urbanisasi dari Jakarta ke wilayah pinggiran tersebut bisa meningkatkan pembangunan ekonomi belum sepenuhnya terpenuhi. Laju pertumbuhan ekonomi (1993-2009) kawasan Bodetabek pun masih dibawah laju Jakarta yang mencapai 13,2 persen. Meski demikian Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi masih bisa mencapai pertumbuhan diatas 14 persen. Ketimpangan pertumbuhan tersebut menunjukkan pembangunan belum tersebar merata ke semua wilayah pinggiran.

Di sisi lain, deurbanisasi juga belum bisa meningkatkan perkembangan sektor tersier khususnya jasa dan keuangan. Sektor tersier baru menjadi kegiatan utama perekonomian di Kota Bogor dan Tangerang Selatan. Namun itupun, separuhnya masih ditopang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi tersebut cukup membebani wilayah Bodetabek. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Tahun 2002, tercatat oleh BPS ada 1 juta penduduk miskin di Bodetabek. Tahun 2009 telah meningkat menjadi 1,2 juta. Juga dengan pengangguran. Februari 2012, tingkat pengangguran terbuka di Banten yang mencapai 10,74 persen tidak jauh beda Jakarta (10,72 persen).

Penurunan migrasi di Jakarta bukan berarti Jakarta bebas dari urusan urbanisasi. Masalah baru muncul ketika kaum migran tersebut hanya menjadikan Bodetabek sebagai tempat bermukim dan masih bekerja di Jakarta. Mobilitas kaum komuter setiap hari bolak balik wilayah pinggiran-Jakarta telah menjadi penyumbang terbesar kemacetan di Jakarta. Penelitian JUTPI (2010) mencatat komuter melakukan mobilitas  1,1 juta perjalanan setiap harinya dari tempat bermukim di Bodetabek ke tempat bekerja di Jakarta.

Kalau sudah begini, usaha untuk mengatasi urbanisasi tak bisa dilakukan oleh masing-masing pihak. Diperlukan kerjasama antara pemerintah Jakarta dengan Bodetabek sehingga bisa menjadikan migrasi sebagai salah satu modal pembangunan daerah.

(Belum termuat di surat kabar)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s