PRIVATISASI AIR : KAPITALISME YANG MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP

“Apakah air merupakan sebuah kebutuhan dasar ataukah hak asasi manusia?” Pertanyaan besar itu menjadi bahan perdebatan dalam World Water Forum yang diselenggarakan selama 4 hari di The Hague dan dihadiri oleh 5.700 orang. Pertemuan yang diadakan pada Maret 2000 lalu merupakan konferensi besar PBB untuk menyelamatkan sumber daya air dunia. Namun dibalik itu, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha besar yang menguasai industri air untuk mengambil keuntungan dengan cara menjual air ke seluruh dunia.

Perdebatan mengenai air sebagai kebutuhan dasar atau hak asasi manusia, bukanlah sekedar perdebatan semantik saja. Perdebatan ini langsung mengarah pada siapa yang seharusnya bertanggungjawab memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap air.
Sekelompok kecil masyarakat, LSM-LSM peduli lingkungan, dan buruh berpendapat bahwa air adalah hak asasi manusia yang universal. Namun, penyelenggara World Water Forum memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menginginkan agar air dipandang sebagai sebuah kebutuhan dasar. Selanjutnya sektor swasta melalui pasar, memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyediakan air untuk mendapatkan keuntungan.
Sebaliknya jika air dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia, maka pemerintah yang bertanggung jawab memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses yang sama terhadap air tanpa mengambil keuntungan. Sayang akhirnya pemerintah mengalah pada kepentingan-kepentingan korporasi swasta yang bertindak sebagai sponsor dalam forum tersebut.
Diputuskan dalam pertemuan World Water Forum, air adalah sebuah kebutuhan dasar. Berarti penanggung jawab penyediaan air adalah sektor swasta yang akan menyediakan air dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Sumber Daya Air Terbatas
Hasil pertemuan World Water Forum yang menegaskan bahwa air adalah sebuah kebutuhan dasar menurut Barlow dan Clarke (2005:100) merupakan suatu pemisahan antara air dari rakyat (masyarakat) yang menjadi pemilik air sesungguhnya. Air dipaksa untuk mengikuti prinsip-prinsip permintaan dan penawaran dari pasar global dan distribusinya ditentukan oleh kemampuan membayar.

Di sisi lain pertumbuhan manusia mempunyai pengaruh langsung terhadap ketersediaan air tawar (Creighton, 1996:89). Jumlah penduduk meningkat, pada saat itu sumber daya air terbatas. Hal ini mengakibatkan ketersediaan air untuk masing-masing orang menjadi lebih rendah. Dengan dinamika populasi dunia, secara pasti akan terjadi kompetisi yang makin besar antara pedesaan dan kota untuk memerebutkan air.
Menurut ahli hidrologi Swedia, Malin Falkenmark yang dikutip dari buku ”Kepedulian Masa Depan:Laporan Komisi Mandiri Kependudukan dan Lingkungan Hidup”, akan terjadi kelangkaan air yang semu (water stress) ketika suplai air kurang dari 1700 m3/orang setiap tahunnya. Pada saat suplai air turun di bawah 1000 m3/orang/tahun, suatu daerah akan berada dalam situasi kelangkaan air (water scarcity). Kondisi seperti itu akan menimbulkan keputusan sulit, apakah air akan digunakan untuk pertanian, industri, kesehatan, atau untuk air minum. Juga akan timbul penjatahan air dalam jangka waktu tertentu.

Globalisasi Ekonomi
Kedudukan air di dunia semakin sulit. Selain kuantitasnya terbatas, kualitasnya pun mulai menurun akibat pencemaran limbah pabrik dan rumah tangga. Ditambah lagi kalangan swasta sudah memutuskan air dianggap sebagai kebutuhan yang bisa diperjual-belikan. Kondisi ini semakin parah, saat dunia sudah memasuki era ekonomi global. Menurut Barlow dan Clarke (2005:100), globalisasi ekonomi merupakan sebuah sistem yang didasari oleh kepercayaan bahwa sebuah ekonomi global dengan peraturan universal yang dibuat oleh korporasi dan pasar finansial adalah hal yang tidak dapat dihindari.

Kebebasan ekonomi adalah nilai khas pemegang kekuasaan dalam periode setelah Perang Dingin. Ideologi demokrasi maupun usaha untuk melindungi ekologi sudah tidak berlaku lagi. Dalam ekonomi pasar global ini, semua aspek harus dapat dijual. Juga dengan beberapa hal dalam kehidupan yang dulu dianggap hak asasi manusia. Sebut saja soal pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sumber daya alam udara dan air.
Akar dari globalisasi ekonomi bermula dari ketika kerajaan-kerajaan Eropa (500 tahun yang lalu) saling bersaing untuk mendapatkan akses langsung atas sumber daya-sumber daya alam seperti emas, perak, tembaga, dan kayu dari Asia, Amerika, dan Afrika. Ketika itu, perusahaan perkapalan raksasa diizinkan beroperasi melalui perjanjian antar-kerajaan dan dimandatkan untuk menyusuri sebagian besar dunia untuk mencari sumber daya yang akan menguntungkan kerajaan-kerajaan komersial mereka.
Di masa kini, model globalisasi ekonomi didorong untuk bergerak dengan cepat, terutama sejak runtuhnya Tembok Berlin. Sebelum hal tersebut terjadi, ekonomi dunia masih terpisah antara dua kubu:komunisme dan kapitalisme. Keruntuhan tembok Berlin dan berakhirnya perang dingin menjadi penanda kemenangan kapitalisme. Sejak saat itu kapitalisme mendominasi ekonomi global.

Kapitalisme

Globalisasi ekonomi sekarang sangat dipengaruhi oleh paham kapitalisme. Kapan sebenarnya paham kapitalisme itu muncul? Bagaimana perubahan-perubahan pandangan kapitalisme dari dulu sampai sekarang?
Menurut Sanderson (2003:169), kapan kapitalisme itu muncul masih menjadi perdebatan selama pengertian dari kapitalisme juga masih diperdebatkan. Karl Marx, seorang pengkaji sejarah sistem kapitalis yang dikutip dari buku ”Makro Sosiologi”, mengatakan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumber daya produktif vital yang digunakan untuk meraih keuntungan maksimal. Para individu ini disebut kaum borjuis. Kaum borjuis memperkerjakan sekelompok orang yang disebut sebagai golongan proletar.
Para kapitalis bisa memperoleh keuntungan karena mereka membayar buruh (proletar) jauh dibawah keuntungan yang didapat. Jadi menurut Marx, keuntungan kapitalis tidak tumbuh hanya melalui proses penjualan barang, tetapi berasal dari proses produksi yang dilakukan oleh proletar. Sedangkan tindakan penjualan barang hanyalah upaya merealisasikan keuntungan tersebut, yang sebenarnya telah ada dalam penciptaan produk oleh buruh.
Sebenarnya pencarian keuntungan secara ambisius sudah dimulai di Eropa Barat jauh sebelum revolusi industri.Tetapi menurut Marx ada perbedaan mendasar proses pencarian keuntungan sebelum dan sesudah revolusi industri. Proses pencarian keuntungan sebelum revolusi industri dilakukan melalui tukar menukar barang. Atau dengan kata lain, keuntungan diperoleh melalui jual beli. Setelah revolusi industri, keuntungan diperoleh melalui eksploitasi upah buruh.
Marx menyebutkan, kapitalisme sejati adalah kapitalisme setelah terjadi revolusi industri yang disebut sebagai kapitalisme industri. Sedangkan kapitalisme sebelum revolusi industri disebut kapitalisme perdagangan.
Pendapat Marx ini dibantah oleh Ilmuwan sosial lain yaitu Imannuel Wallerstein. Wallerstein menolak pengelompokan antara kapitalisme industri dan perdagangan. Menurutnya, kapitalisme yang sebenarnya adalah produksi dalam suatu pasar yang tujuan produsennya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan didapat dari sumber apapun tidak menjadi masalah. Inti persoalannya bahwa akumulasi keuntungan maksimum selalu menjadi tujuan semua aktivitas ekonomi. Wallerstein berpendapat, kapitalisme lahir pada abad XV, bersamaan dengan kebangkitan kolonialisme Eropa.
Analisis sejarah terkenal Maurice Dobs yang dikutip dari ”Makro Sosiologi”, perkembangan awal kapitalisme sangat berkaitan dengan ekspansi aktivitas ekonomi dan kekuatan sosial yang dimiliki pedagang urban. Sepanjang dua abad tersebut, kapital pedagang lebih teratur daripada kapital industri.
Selain mencoba mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, menurut Ebeinsten (2006:230) ciri kapitalisme yang lain adalah adanya persaingan. Dalam ekonomi pra-kapitalis, adat dan kebiasaan yang menentukan harga barang-barang dan jasa-jasa. Dalam ekonomi kapitalis, setiap orang bebas untuk memilih pekerjaan yang disukainya. Tidak ada pembatasan yang dibuat oleh setiap macam pekerjaan atau keahlian.
Pasar kapitalis juga menyediakan tempat untuk barang-barang dan jasa-jasa yang ditawarkan untuk dijual. Sedangkan jumlah dan mutunya diatur oleh persaingan bebas. Kebebasan untuk mengadakan persaingan di pasar berasal dari empat kebebasan kapitalis yang pokok:kebebasan untuk berdagang dan mempunyai pekerjaan, untuk mengadakan kontrak, untuk hak milik, dan membuat keuntungan.
Ebeinsten dalam bukunya ”Isme-Isme yang Mengguncang Dunia” menuturkan dalam sistem kapitalis, hak milik atas alat-alat produksi (tanah, pabrik, mesin, dan sumber alam) ada di tangan perorangan, bukan di tangan negara. Alasannya, kepemilikan atas harta produktif yang berarti kekuasaan atas kehidupan orang lain, sebaiknya dipecah diantara para pemilik harta, daripada dipegang oleh negara. Alasan kedua, kemajuan di bidang teknologi akan lebih mudah dicapai bila setiap orang mengurus urusannya sendiri.

Privatisasi air

Privatisasi air muncul sebagai dampak dari globalisasi ekonomi yang dimulai setelah Perang Dunia II usai. Amerika muncul sebagai negara adidaya industri yang memproduksi banyak barang kebutuhan konsumen. Untuk pendistribusian barang-barang tersebut, Amerika membuka pasar global baru dan mempromosikan sistem dan nilai pasar bebas ke seluruh dunia.
Ideologi Amerika ini mengakar pada dekade berikutnya. Pada tahun 1990, John Williamson memperkenalkan ideologi Amerika tersebut sebagai Washington Consensus. Konsensus tersebut mengharuskan pemerintah melakukan deregulasi besar-besaran di bidang perdagangan, investasi, dan finansial. Selanjutnya menurut Barlow dan Clarke (2005:103) ideologi ini menjadi tatanan dunia baru.
Menurut Washington Consensus, modal, barang, dan jasa diperbolehkan untuk mengalir bebas melewati batas-batas negara tanpa dihalangi oleh intervensi maupun peraturan pemerintah. Intinya, kepentingan modal merupakan prioritas yang lebih tinggi daripada hak warga negara.
Dalam era globalisasi ekonomi, jasa pelayanan air yang merupakan pelayanan publik dan disediakan oleh pemerintah, mulai diambil alih oleh swasta. Melalui proses privatisasi, air diubah menjadi sebuah komoditas, diberi harga, dan dijual di pasar atas dasar kemampuan untuk membayar.
Menurut Barlow dan Clarke (2005:111), privatisasi air biasanya terjadi dalam tiga bentuk:
1. Penjualan sistem perawatan dan pelayanan air milik publik secara penuh. Penjualan ini dilakukan oleh pemerintah kepada swasta

2. Perusahaan air diberikan perjanjian konsesi atau sewa untuk mengambil alih pelayanan air, membiayai biaya operasi dan perawatan, serta mengumpulkan pembayaran dan menyimpan surplus yang ada sebagai keuntungan usaha bagi perusahaan tersebut.

3. Perusahaan dikontrak oleh pemerintah untuk mengelola pelayanan air dan diberi upah administratif. Administrasi pembayaran tarif dari konsumen tidak dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut. Juga tidak boleh mengambil untung dari surplus yang didapat.

Pengalihan jasa pelayanan air dari pemerintah ke swasta mengakibatkan munculnya serangkaian prinsip komersial yang berbeda. Industri air akan menggunakan prinsip full cost recovery saat mendapatkan kontrak konsesi. Dalam sistem ini margin untuk profit harus dimasukkan ke dalam perhitungan. Artinya keuntungan perusahaan juga harus ditanggung oleh konsumen.

Memaksimalkan keuntungan adalah tujuan utama tanpa menjamin keberlanjutan ataupun akses yang seimbang atas air. Karena itu, pengelolaan sumber daya air lebih didasarkan pada dinamika pasar daripada keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya terbatas yang penting untuk generasi selanjutnya. Akibatnya biaya konsesi yang dipatok perusahaan sangat tergantung pada penghasilan dan profit yang diharapkan dihasilkan oleh perjanjian tersebut. Memastikan adanya penghasilan yang menguntungkan bagi perusahaan berarti membebankan harga yang lebih tinggi untuk pelayanan air.
Begitu skema privatisasi dilaksanakan, maka kontrol publik akan segera menghilang meskipun publik melalui pemerintah sebenarnya telah membayar jaminan profit kepada swasta. Selain itu, pihak swasta tidak merasa memiliki kewajiban untuk melapor kepada pemerintah.

Di Indonesia, model yang privatisasi air yang banyak dipakai adalah model nomor dua. Seperti di Jakarta, pengelolaan air dilimpahkan pada dua perusahaan swasta asing:Palyja dan Lyonnaise Kedua perusahaan air swasta asing yang berasal dari Inggris dan Perancis tersebut diberikan perjanjian konsesi untuk mengambil alih pelayanan air di Jakarta. Wilayah pelayanannya dibagi dua. Palyja mengatur pelayanan air di bagian Timur sungai Ciliwung. Sedangkan Lyonnaise mengatur pelayanan air di bagian Barat sungai Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta menyerahkan semua biaya operasi dan perawatan pada dua perusahaan swasta asing tersebut. Termasuk keuntungan yang didapat.

Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sistem pelayanan air minum kepada swasta asing karena sudah tidak sanggup lagi membiayai biaya operasional pengelolaan air. Di Jakarta, biaya pengelolaan air sangat mahal karena kualitas dan kuantitasnya mulai terbatas. Air minum yang sebagian diambil dari air sungai Ciliwung dan Waduk Jatiluhur kualitas dan kuantitasnya mulai menurun.
Saat pengelolaan air diserahkan pada 2 perusahaan swasta asing, pemprov DKI Jakarta juga telah kehilangan kekuasaan untuk ikut mengawasi kinerja mereka. Akibatnya, sampai sekarang pengelolaan air di Jakarta semakin kacau. Air yang seharusnya menjadi hak asasi masyarakat tidak bisa diakses sepenuhnya oleh masyarakat karena biaya berlangganan yang mahal, kuantitasnya terbatas, dan kualitasnya buruk.
Saat air sudah ditetapkan sebagai suatu kebutuhan, pengelolaan air diserahkan kepada swasta yang akan menyediakan air dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Swasta mengelola air dengan proses privatisasi air. Air diubah menjadi sebuah komoditas, diberi harga, dan dijual di pasar atas dasar kemampuan untuk membayar.
Privatisasi air ini sejalan dengan ajaran kapitalisme. Swasta yang mengelola sumber daya air mulai berpikir bagaimana mengelola sumber daya air yang sifatnya terbatas untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Air yang sifatnya terbatas mulai dieksplorasi sebesar-besarnya yang tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual air dengan harga yang tinggi.
Beberapa perusahaan swasta yang mengelola air sebagai komoditas saling bersaing untuk mendapatkan air. Sistem persaingan dalam kapitalisme dihalalkan. Bahkan tersedia pasar bebas untuk melakukan persaingan.
Dalam sistem kapitalis, hak milik atas alat-alat produksi (tanah, pabrik, mesin, dan sumber alam) ada di tangan perorangan, bukan di tangan negara. Begitu juga dengan privatisasi air, pengelolaan air ada ditangan perorangan yaitu swasta bukan di tangan negara.
Akibat dari privatisasi air adalah dunia akan kekurangan air. Air yang memang sudah terbatas karena kerusakan lingkungan hidup yaitu pencemaran dan eksplorasi berlebihan, kualitasnya semakin berkurang karena privatisasi ini. Privatisasi ini akan memicu swasta untuk mencari dan mengambil air sebanyak-banyaknya tanpa ada usaha untuk memperbaharui lagi.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s