Tambal Sulam Tak Kunjung Henti

Jakarta memiliki sejumlah kelemahan yang berpotensi menyebabkan banjir. Terletak di dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut, bercurah hujan tinggi, dan mengalami gejala penurunan permukaan tanah. Usaha mengatasi kelemahan tersebut tak pernah berhenti dilakukan sejak Jakarta bernama Batavia hingga sekarang.

Pada mulanya, penanganan banjir dilakukan dengan menambah saluran dan perbaikan saluran yang ada. Namun, karena luasan genangan banjir terus bertambah, rekayasa teknis dengan pembangunan terusan melintang Kanal Banjir Barat sampai polder mulai dilakukan.

Sampai sekarang, selain usaha struktural dengan rekayasa teknologi, usaha nonstruktural juga telah dikembangkan. Usaha-usaha tersebut antara lain pembentukan instansi untuk mengurusi banjir Jakarta, peraturan perundangan, sistem informasi peringatan dini, manajemen evakuasi banjir, sampai usaha untuk penataan ruang daerah aliran sungai (DAS).

Abad ke-16 hingga ke-18

Dahulu, Batavia dibangun sebagai tempat bertemunya lalu lintas pelayaran. Kota ini dikelilingi parit dan tembok yang diperkuat dengan deretan benteng kecil.

Sungai Ciliwung dengan meander berkelok diluruskan dan sebagian alirannya dialihkan. Selama abad ke-16, sungai-sungai besar, seperti Ciliwung dan Sunter, dipotong menjadi terusan untuk menyediakan alur pelayaran, pembuangan air, serta sarana pertahanan kota.

Sodetan sungai serta pembuatan saluran baru membuat tata air kota menjadi kacau-balau. Risiko banjir semakin meningkat karena sedimentasi lumpur dari wilayah hulu. Akibatnya, banjir besar mulai mengakrabi Batavia sekitar tahun 1800-an.

Akibat dari banjir besar yang terjadi tahun 1893, 1895, dan 1899, pemerintah menormalisasi kanal dan menambah saluran pengendali banjir. Upaya lain yang dilakukan adalah mengendalikan aliran sungai dengan membangun beberapa pintu air.

Namun, upaya itu belum berhasil karena terjadi lagi banjir besar tahun 1918 yang terjadi pada Januari-Februari. Banjir yang terjadi saat itu disebabkan curah hujan yang tinggi, minimnya kapasitas saluran air, serta jebolnya tanggul sungai.

Belajar dari gagalnya sistem pengendalian debit banjir dengan pintu air dan normalisasi saluran, Herman van Breen tahun 1920-an membuat rencana besar pengelolaan sistem air Batavia. Rencana Breen ini tidak hanya untuk mengendalikan banjir, tetapi juga untuk pengadaan air, perbaikan sungai, dan penetapan daerah resapan air. Salah satu hasilnya yang bisa dinikmati sampai sekarang adalah Kanal Banjir Barat.

Kanal Banjir Barat saat itu dibangun dengan menangkap aliran Sungai Ciliwung di Matraman dan membuat terusan melintang timur-barat melalui Karet sampai Muara Angke.

Konsep Van Breen saat itu cukup bagus karena coba mengendalikan arus sungai-sungai dari selatan dan mengalirkannya ke barat mengelilingi kota sampai ke laut. Tak hanya untuk mengendalikan aliran air, tetapi juga bisa menjadi cadangan air di musim kemarau jika pintu air Manggarai dan Karet ditutup.

Banjir besar

Namun, sekitar tahun 1931 dan 1932 tercatat terjadi lagi banjir besar. Banjir tidak hanya melanda Batavia, tetapi juga sampai ke Tangerang dan Bekasi karena meluapnya Sungai Ciliwung, Angke, Grogol, Cisadane, dan Citarum. Hal ini membuktikan sistem kanal yang melintang di wilayah barat tersebut belum cukup efektif untuk mencegah timbulnya banjir.

Pembangunan Kanal Banjir Barat tersebut tidak diikuti dengan pembangunan drainase di permukiman penduduk. Selokan sebagian besar hanya ada di perkampungan Eropa, sedangkan kampung Bumiputra tidak tersedia.

Selain itu, tujuan pembangunan terusan melintang yang memotong Sungai Ciliwung, Cideng, Krukut, dan Grogol tersebut juga hanya untuk melindungi daerah Batavia, Menteng, Gambir, Senen, Harmoni, Kota, Pasar Ikan, dan Priok. Daerah lainnya tidak diperhitungkan, padahal masih ada aliran sungai lain yang melintasi Jakarta selain sungai-sungai tersebut.

Hampir 40 tahun setelah rencana Van Breen, Indonesia mempunyai institusi untuk menangani banjir yang disebut Komando Proyek Penanggulangan Banjir (Kopro Banjir). Proyek yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jakarta tersebut tidak berbeda jauh dengan tindakan pencegahan banjir yang dilakukan Belanda, seperti normalisasi sungai dan pembuatan saluran baru.

Meski demikian, Kopro Banjir meneruskan rencana Breen memasang pompa untuk menghilangkan genangan pada wilayah bertopografi datar. Melalui Pola Induk Tata Pengairan Jakarta 1965, dimulailah pembuatan Waduk Tebet, Melati, dan Surabaya untuk menampung air hujan sebelum masuk ke sungai.

Banjir makin sering

Namun, upaya tersebut tetap tidak bisa mencegah datangnya luapan air sungai. Periode 1970- 1980, genangan banjir semakin meluas, bahkan frekuensi terjadi banjir semakin pendek, menjadi setahun sekali.

Saluran pengendali banjir yang melintang, aliran sungai alami dan buatan tetap tidak bisa menampung limpahan air dari hilir. Polder yang dilengkapi pompa pun belum sanggup berfungsi sepenuhya sebagai tempat penampungan air karena masih banyak daerah yang bertopografi datar.

Berbekal dari kelemahan sistem rencana sebelumnya, Master Plan Pengendalian Banjir Jakarta (1973) membuat strategi baru. Di antaranya adalah memperluas Kanal Banjir Barat sehingga bisa menampung banjir dari Sungai Grogol dan Sekretaris, membangun polder, serta memfungsikan kembali sungai lama sebagai aliran utama untuk mengalirkan air dari dalam kota.

Upaya selanjutnya hanya merupakan tindakan tambal sulam dengan membangun sarana fisik terlokalisasi pada wilayah yang terkena banjir saja, seperti pembangunan saluran Cengkareng di luar sistem terusan Kanal Banjir Barat karena peristiwa luapan Kali Angke. Juga pembangunan saluran Cakung untuk meminimalisasi dampak banjir di timur Jakarta.

Penanganan tersebut tetap tidak bisa menghilangkan ancaman banjir di Jakarta. Peningkatan jumlah penduduk, perkembangan kota, sampai kerusakan lingkungan menjadi faktor penyebab lainnya selain faktor alam.

Penanganan nonteknis

Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah 2005 (Peraturan Daerah 1984) disebutkan, penanganan struktural, seperti normalisasi saluran, pembangunan bendungan di Depok, dan perbaikan pintu air, menjadi prioritas utama.

Selain langkah tersebut, penanganan nonteknis mulai diperhatikan. Pemeliharaan kebersihan sungai dari limbah domestik dan industri serta mengembalikan fungsi situ di hulu daerah aliran sungai sebagai pengendali banjir diharapkan bisa meminimalisasi risiko banjir.

Hampir 15 tahun, setelah disahkan perda mengenai RTRW, tahun 1999 Jakarta kembali dilanda banjir besar. Areal genangan malah meluas ke daerah pinggiran Tangerang dan Bekasi. Padahal, hampir semua upaya struktural pada RTRW sebelumnya telah dilakukan.

Namun, upaya nonstruktural yang jauh lebih penting dan lebih menyentuh akar persoalan belum sepenuhnya dilakukan. Sebut saja mengenai revitalisasi situ yang rusak akibat alih fungsi lahan atau tertumpuk sedimentasi dan sampah.

Upaya pengendalian banjir nonteknis yang terlambat dilakukan membuat Jakarta tahun 2002 terendam air banjir lagi. Peristiwa ini membuat aktivitas perekonomian di Jakarta terhenti.

Setahun berikutnya, Pemprov Jakarta masih mengedepankan usaha teknis dengan pembangunan Kanal Banjir Timur. Saluran yang melintang sepanjang 39,5 kilometer ini ditargetkan bisa melindungi banjir bagi wilayah di timur Jakarta.

Kanal Banjir Timur bersama Cakung Drain serta Kanal Banjir Barat dan Cengkareng Drain diharapkan menjadi saluran utama untuk mengalirkan air sungai yang masuk ke Jakarta melalui pinggir kota dan langsung ke laut.

Prinsip pengendalian banjir yang diterapkan sampai saat ini mengadopsi rencana Breen untuk menghambat air yang datang dari hulu supaya tidak memasuki wilayah tengah Jakarta.

Sementara itu, kawasan selatan Jakarta dengan topografi tinggi dibuatkan drainase yang akan menyalurkan air secara alami dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Sistem polder dengan kolam retensi, sistem drainase dan tanggul, serta pompa akan digunakan pada daerah bertopografi rendah yang genangan airnya tidak bisa mengalir. Air dari genangan tersebut akan ditampung dalam waduk dan tanggul—dipompa ke saluran pengendali, selanjutnya dialirkan ke Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur.

Meski demikian, upaya penanganan banjir nonteknis cukup bervariasi dan mulai menyentuh akar persoalan untuk mengurangi peningkatan aliran permukaan.

Langkah konkret yang dilakukan adalah membangun sumur resapan dan lubang resapan biopori. Selain itu, penataan ruang wilayah DAS diperkuat dengan peraturan perundangan juga mulai dipikirkan

Sayang, semua upaya penanganan struktural dan nonstruktural tersebut baru serius dilakukan setelah kejadian banjir besar berulang terjadi.

Penanganan banjir tambal sulam berorientasi proyek terus dilakukan. Di sisi lain, penanganan akar permasalahan banjir untuk mengurangi air larian dari hulu DAS semakin ditinggalkan.

(Pernah dimuat di Harian Kompas 16 November 2011)

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tambal Sulam Tak Kunjung Henti

  1. suryasenja says:

    wooohooo…. akhirnyaaa! welcome to the never ending stories.. jadi semangat untuk ngeblog nih.

  2. iya Ndah. menorehkan coretan2 gombal. wkwkwkkw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s